Contact us +62 (21) 8242 5411, WA +62 812 366 551 16

Sudah Banyak yang Kami Benahi

JAKARTA – Penunjukan Ignasius Jonan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberi warna berbeda dalam dunia energi nasional. Pada pundak mantan Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan ini,terselip tugas besar untuk mewujudkan cita-cita mewujudkan energi yang berkeadilan. Bagaimana strategi sang menteri mewujudkan cita-cita itu? Berikut paparannya kala berkunjung ke Redaksi Bisnis Indonesia, Senin (3/4).

Bagaimana pemerintah menjelaskan konsep pengelolan energi berkeadilan?

Kalau dalam contoh subsidi, kita perlu menerapkan subsidi energi yang lebih adil dan tepat sasaran. Yang tidak berhak mendapat subsidi ya jangan.

Misalnya, pada 2012—2017 subsidi energi turun terus. Pada 2017, total subsidi itu Rp77 triliun. Adapun Rp47 triliun untuk listrik, Rp30 trilun sisanya adalah Rp10 triliun untuk Solar dan kerosine, dan Rp20 triliun untuk LPG.

Pada 2014, subsidi bahkan sampai Rp324 triliun untuk setahun saja. Itu termasuk subsidi listrik, Premium, Solar, kerosine, dan Elpiji .

Harapan pemerintah, subsidi makin lama makin kecil karena ada dua hal. Pertama, makin banyak orang yang tidak perlu disubsidi. Kedua, anggarannya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur yang bisa digunakan bersama. Saya coba pelan-pelan mencari cara agar yang tidak berhak menikmati subsidi itu jangan .

Subsidi nanti tidak lagi dalam bentuk barang tetapi dimasukkan ke dalam KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Kalau dimasukkan ke KKS kan didata keluarga yang tidak mampu. Sekarang kan tidak. Elpiji 3 kg semua bisa beli.

Bagaimana upaya untuk membenahi subsidi sektor migas?

Sektor migas sudah banyak kami benahi. Pemerintah sudah membangun 88.915 sambungan rumah untuk jaringan gas kota. Mungkin sampai 2019 paling banyak 300.000 jaringan dan kami akan coba terus sebanyak mungkin. Hingga 2024 targetnya sampai 1 juta sambungan. Ini diutamakan untuk perumahan yang sederhana dan flat (rusun) sederhana.

Dampaknya adalah harganya murah karena hampir setengahnya Elpiji 3 kg. Kedua, kami tidak perlu impor LPG karena kebutuhan LPG setahun itu sebanyak 6,5 juta ton. Adapun 4,5 juta ton diimpor. Gas bumi ini tergantung lapangannya. Ada C3 dan C4 tapi ada juga yang tidak ada. Yang bisa dibuat LPG ialah yang ada C3 dan C4.

Bagaimana perkembangan BBM satu harga?

Ini sudah hampir jalan semua. Mungkin dari 500 lebih kabupaten dan kota, saya kira tidak sampai 20 kabupaten/kota yang belum jalan. Hampir semua sudah.

Kami akan usahakan lebih banyak APMS . Pulau Bawean juga sudah mulai jalan. Kemudian konversi BBM ke LPG di kapal kecil juga sudah jalan. Mereka bisa hemat Rp50.000 sehari dengan konversi. Ini yang kami usahakan untuk energi berkeadilan.

Kemudian ada juga upaya meningkatkan kontribusi untuk daerah. Participating interest untuk setiap wilayah kerja (WK) migas, pemerintah mengalokasikan 10% pengelolaannya milik pemda setempat. Adapun pembayarannya melalui dividen sehingga tidak perlu mencari pinjaman.

Bagaimana dengan harga gas?

Menurunkan harga gas untuk industri tertentu juga sudah. Mendorong pembangunan kilang minyak swasta. Jadi, kalau swasta mau bangun kilang sendiri boleh. Bangun saja kilangnya. Impor crude sendiri atau beli crude. Saya akan kasih izin sampai buka pompa bensinnya.

Pemerintah juga memastikan akuntabilitas dan transparansi produksi minyak. Ini semua mulai dari tanki separation dipasangi alat ukur untuk mengetahui kebocoran di semua sumur.

Efisiensi biaya operasi ini pakai skema gross split dan segala macam. Sebelumnya, pakai cost recovery. Kalau cost recovery itu yang susah kalau operator atau kontraktor migasnya itu tidak efisien karena negara yang menanggung. Inilah yang menjadi persoalan besar selama ini.

Trennya, kalau saya lihat keseluruhan, biaya yang ditanggung negara naik produksinya turun. Saya tak bisa ngerti. Pakar geologi mungkin akan bicara memang begitu tapi mana bisa kaya gitu? Industri migas ini kami dorong supaya lebih efisien dan produktif seperti industri teknologi. Makanya, ongkosnya kamu tanggung sendiri saja jadi enggak pusing saya.

Bagaimana perkembangan peningkatan rasio elektrifikasi sejauh ini?

Elektrifikasi 91,16% dan target 2019 itu mudah-mudahan hampir 100%. Artinya, ada sekitar 8% lebih masyarakat sampai saat ini yang tidak dialiri listrik dengan standar normal. Angka itu banyak loh. Kalau penduduknya 250 juta, 8% itu sama dengan 20 juta orang yang tidak pakai listrik. Masih ada 2.500 desa yang belum dialiri listrik.

Kami hendak memasang home solar system yang satu rumah itu kira-kira 100 Watt untuk empat lampu hidup, sambil jaringan PLN pelan-pelan dibangun masuk ke wilayah itu.

EBT saya kira semua dukung. Memang harganya perlu diatur. Makanya semua tarif ini diatur supaya tarif listriknya tidak naik. Tujuan pemerintah adalah kalau bisa tarif listrik itu setiap 3 bulan tidak naik.

Listrik di perdesan semua sudah tahu. Intinya, kami mendorong swasta jika hendak membangun jaringan tertutup untuk sendiri, pasang kabel sendiri dan tiang sendiri oke. Ada yang sukses itu Batam, silakan saja. Enggak harus menunggu PLN juga tidak masalah. Ada 293.000 rumah tidakada listriknya. Adapun 2.519 desa targetnya selesai dalam 2 tahun.

Bagaimana dengan pemanfaatan gas dan batu bara untuk listrik?

Kita ini mau listriknya naik atau bagaimana? Ini sedang kita coba atur dengan baik. Begitu juga dengan gas. Kami menganjurkan sekarang kalau punya sumur gas, membangun pembangkit listriknya itu di sumur gas bukan di tempat lain. Mengirim gas itu lebih mahal dibandingkan dengan mengirim listrik.

Batu bara juga kami menganjurkan pulau-pulau yang punya batu bara untuk membuat pembangkit listrik di mulut tambang. Jadi, harganya lebih murah. Kita sudah patok maksimum 75% BPP pembangkit setempat. Sekarang semua mau kok daripada gali batu bara, mengirim pakai truk, setengah mati. Sudahlah, bikin saja pembangkitnya di situ.

Untuk harga gas industri, intinya untuk pupuk, petrokimia, dan baja sudah berada di pabrik mereka harga di bawah US$6 per MMbtu kecuali yang sudah kontrak jangka panjang kita koreksi pelan-pelan.

Untuk EBT, investor masih merasakan kebijakan seperti disinsentif,bagaimana ini?

Saya juga ingin bertanya. Kalau membangun EBT Indonesia Timur BPP-nya tinggi, apakah harus membangun EBT di Jawa yang BPP-nya rendah? Kan tidak.

Kalau membangun ya harus bersaing dengan yang lain. Yang mengharuskan siapa? Di setiap daerah tidak harus semua ada. Ada yang tanya, kalau bangun listrik tenaga surya boleh tidak? Boleh tapi harganya harus bersaing dengan 85% dari BPP DKI. Kalau tidak masuk lantaran tanah mahal, siapa suruh Anda bangun. Ini beda. Makanya, setiap pulau harus mengandalkan energi primer yang paling murah.

Karena teknologi makin bagus dan harga satuan teknologi makin murah, semestinya harganya harus makin kompetitif. Kami tentu tidak mau membayar harga terlalu mahal karenakebegoan. Kalau pengusaha mengeluh, minta ya boleh. Perkara dikasih atau tidak, ya terserah yang kasih. Kita akan fair tapi mendorong harga yang fair, mau untung boleh, tapi jangan yang tinggi-tinggi.

Yang mengeluh itu biasanya begini, modalnya tidak punya. Mau untung sebesar-besarnya supaya menarik teman-temannya. Dia sendiri gratis. Ini saya tidak suka.

Bagaimana skema listrik di kawasan industri yang dibangun swasta?

Misalnya suatu kawasan industri bangun 1.000 MW. Listrik tidak ada dari PLN kemudian mau bangun sendiri silahkan. Nah, bangun kawasan industri itu makan waktu mungkin 5 tahun pertama 30% penuh. Lantas Anda bangun pembangkit sekaligus. Sisanya boleh dibeli PLN? Boleh tapi tidak harus.

Yang suruh kamu bangun sendiri itu siapa? Sisanya dijual ke PLN kalau dibutuhkan PLN. Kalau tidak, PLN tidak beli kalau tidak dibutuhkan. Kalau nego, biasaya PLN nawar pada harga yang rendah. Saya sudah bilang ditawar harga yang wajar. Kalau PLN tidak butuh, Anda jual sendiri saja ke pelanggan Anda.

Di Jawa, kalau pertumbuhan ekonominya 6% terus sampai 2024, akan ada kelebihan listrik minimal 5 GW. Nah, 5 GW itu yang harus dikirim ke Sumatra. Jadi, pembangkit listrik membantu apa? Saya tidak mengerti membantu apa. Mengapa mereka tidak membangun secara bertahap saja.

Bagaimana perkembangan negosiasi dengan PT Freeport?

Kalau orang berunding itu tidak boleh kasih tahu. Nanti saja. IUPK sudah saya teken. Ini ada penyesuaian untuk menjamin supaya kalau nanti 6 bulan perundingan tidak cocok, Freeport punya hak untuk kembali ke kontrak karya . Silakan.

Kalau Anda baca UU mengubah ke IUPK itu tidak ada kewajiban. Kami menghargai kontrakkok. Kalau dia tetap ingin di KK, harus punya smelter untuk ekspor.

Kalau tidak punya smelter, hasil produksinya harus dijual ke orang yang punya smelter di dalam negeri. Ini konsepnya. Bukan pemerintah tidak menghormati KK. Yang tidak menghomati siapa? Freeport juga berhak untuk tidak ubah ke KK tapi tidak bisa ekspor.

 

Sumber : Bisnis Indonesia (04/04/2017)

 

Sudah Banyak yang Kami Benahi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *